detikcom
Rabu, 17/04/2013 14:45 WIB

Ayi Janjikan Insentif RT dan RW di Bandung pada 2014 Naik

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Pemkot Bandung akan meningkatkan dana insentif RW, RT, PKK, Pos Yandu, Linmas, guru ngaji dan guru PAUD. Rencananya kenaikan insentif tersebut akan direalisasikan 2014 mendatang.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/4/2013).

"Para pengurus RT/RW ini berhasil menjaga situasi kondusifitas wilayah bersama-sama dengan aparat lain. Sangat wajar kalau kesejahteraan mereka ditingkatkan," ujar Ayi.

Seperti diketahui saat ini insentif Ketua RW hanya Rp 1,5 juta per tahun, sementara Ketua RT Rp 1,2 juta per tahun. Padahal menurut Ayi, tugas mereka paling depan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

"Nanti akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai Rp 300-500 ribu per bulan. Kenaikan dilakukan karena para tokoh masyarakat yang mengabdi sebagai RW, RT, PKK, kader Pos Yandu, Linmas, Guru Paud, dan Guru ngaji merupakan pahlawan masyarakat yang menjadi ujung tombak," jelas Ayi.

Ayi mengatakan, kenaikan insentif RT/RW ini sebagai ucapan terima kasih karena mereka telah menciptakan kondisi Bandung kondusif dan aman sehingga membantu terciptanya iklim investasi yang memicu banyak wisatawan datang ke Kota Bandung.

"Dengan banyaknya wisatawan kan bisa meningkatkan PAD kota Bandung. Sedangkan Guru ngaji, guru Paud, Kader pos Yandu, dan PKK merupakan pahlawan bangsa yang mendidik dan membina anak-anak sebagai asset pembangunan masa depan bangsa harus mendapat perhatian tingkat kesejahteraannya," jelas Ayi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%