Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 13/04/2013 14:39 WIB

Korupsi Dana Raskin, Tiga Pejabat Bulog Divre Jabar Ditahan

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Tiga tersangka kasus korupsi dana operasional penyaluran beras miskin (raskin) di Divisi Regional (Divre) Bulog Jabar 2008-2010 resmi ditahan Kejaksaan Negeri Bandung, sejak Kamis (11/4/2013). Para tersangka merupakan para perjabat di Divre Bulog Jabar.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar saat dihubungi detikcom, Sabtu (13/4/2013).

"Mereka awalnya dipanggul untuk pemeriksaan dan pelimpahan tahap II. Tapi kemudian akhirnya kami tahan," ujar Rinaldi. Ketiganya yaitu NS, Wakil Sub-Regional Bulog Jabar, M yang merupakan bendahara dan R mantan Kepala Sub Divre Bulog Jabar.

Lebih lanjut Rinaldi mengatakan, berkas pemeriksaan ketiga tersangka akan diselesaikan agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. "Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan supaya cepat juga sidang," katanya.

Sebelumnya, Kejari baru menetapkan 2 tersangka yaitu NS dan M, sementara R baru ditetapkan belakangan karena dianggap menjadi penanggungjawab kegiatan penyaluran raskin di Divre Jabar. NS saat ini ditahan di LP Wanita Sukamiskin, sedangkan NS dan M ditahan di Tahanan Kebonwaru.

Perbuatan ketiga tersangka ini disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/tya)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%
MustRead close