Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 13/04/2013 14:39 WIB

Korupsi Dana Raskin, Tiga Pejabat Bulog Divre Jabar Ditahan

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Tiga tersangka kasus korupsi dana operasional penyaluran beras miskin (raskin) di Divisi Regional (Divre) Bulog Jabar 2008-2010 resmi ditahan Kejaksaan Negeri Bandung, sejak Kamis (11/4/2013). Para tersangka merupakan para perjabat di Divre Bulog Jabar.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar saat dihubungi detikcom, Sabtu (13/4/2013).

"Mereka awalnya dipanggul untuk pemeriksaan dan pelimpahan tahap II. Tapi kemudian akhirnya kami tahan," ujar Rinaldi. Ketiganya yaitu NS, Wakil Sub-Regional Bulog Jabar, M yang merupakan bendahara dan R mantan Kepala Sub Divre Bulog Jabar.

Lebih lanjut Rinaldi mengatakan, berkas pemeriksaan ketiga tersangka akan diselesaikan agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. "Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan supaya cepat juga sidang," katanya.

Sebelumnya, Kejari baru menetapkan 2 tersangka yaitu NS dan M, sementara R baru ditetapkan belakangan karena dianggap menjadi penanggungjawab kegiatan penyaluran raskin di Divre Jabar. NS saat ini ditahan di LP Wanita Sukamiskin, sedangkan NS dan M ditahan di Tahanan Kebonwaru.

Perbuatan ketiga tersangka ini disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/tya)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%