Sabtu, 13/04/2013 14:39 WIB

Korupsi Dana Raskin, Tiga Pejabat Bulog Divre Jabar Ditahan

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Tiga tersangka kasus korupsi dana operasional penyaluran beras miskin (raskin) di Divisi Regional (Divre) Bulog Jabar 2008-2010 resmi ditahan Kejaksaan Negeri Bandung, sejak Kamis (11/4/2013). Para tersangka merupakan para perjabat di Divre Bulog Jabar.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar saat dihubungi detikcom, Sabtu (13/4/2013).

"Mereka awalnya dipanggul untuk pemeriksaan dan pelimpahan tahap II. Tapi kemudian akhirnya kami tahan," ujar Rinaldi. Ketiganya yaitu NS, Wakil Sub-Regional Bulog Jabar, M yang merupakan bendahara dan R mantan Kepala Sub Divre Bulog Jabar.

Lebih lanjut Rinaldi mengatakan, berkas pemeriksaan ketiga tersangka akan diselesaikan agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. "Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan supaya cepat juga sidang," katanya.

Sebelumnya, Kejari baru menetapkan 2 tersangka yaitu NS dan M, sementara R baru ditetapkan belakangan karena dianggap menjadi penanggungjawab kegiatan penyaluran raskin di Divre Jabar. NS saat ini ditahan di LP Wanita Sukamiskin, sedangkan NS dan M ditahan di Tahanan Kebonwaru.

Perbuatan ketiga tersangka ini disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(tya/tya)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%