detikcom
Sabtu, 13/04/2013 14:39 WIB

Korupsi Dana Raskin, Tiga Pejabat Bulog Divre Jabar Ditahan

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Tiga tersangka kasus korupsi dana operasional penyaluran beras miskin (raskin) di Divisi Regional (Divre) Bulog Jabar 2008-2010 resmi ditahan Kejaksaan Negeri Bandung, sejak Kamis (11/4/2013). Para tersangka merupakan para perjabat di Divre Bulog Jabar.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar saat dihubungi detikcom, Sabtu (13/4/2013).

"Mereka awalnya dipanggul untuk pemeriksaan dan pelimpahan tahap II. Tapi kemudian akhirnya kami tahan," ujar Rinaldi. Ketiganya yaitu NS, Wakil Sub-Regional Bulog Jabar, M yang merupakan bendahara dan R mantan Kepala Sub Divre Bulog Jabar.

Lebih lanjut Rinaldi mengatakan, berkas pemeriksaan ketiga tersangka akan diselesaikan agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. "Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan supaya cepat juga sidang," katanya.

Sebelumnya, Kejari baru menetapkan 2 tersangka yaitu NS dan M, sementara R baru ditetapkan belakangan karena dianggap menjadi penanggungjawab kegiatan penyaluran raskin di Divre Jabar. NS saat ini ditahan di LP Wanita Sukamiskin, sedangkan NS dan M ditahan di Tahanan Kebonwaru.

Perbuatan ketiga tersangka ini disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/tya)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%