detikcom
Sabtu, 16/03/2013 15:14 WIB

Kode Soal UN 2013 Menggunakan Barcode

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Ujian Nasional (UN) 2013 akan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa SMA dan SMP. Sebab Kemendikbud akan melakukan sejumlah perubahan salah satunya kode soal tidak menggunakan angka lagi melainkan menggunakan barcode.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh saat ditemui di Dinas Pendidikan Jabar, Jalan Dr Radjiman, Sabtu (16/03/2013).

"Untuk pengamanannnya kita menggunakan barcode. Sehingga ketika ingin memastikan apabila ada kebocoran itu bagaimana. Kalau memang ada bocoran jawaban, saya tanya mana soalnya?" ungkapnya.

Selain itu, variasi soal pada UN kali ini terdiri dari 20 macam. Tujuannya, kata M Nuh, agar siswa dapat lebih berkonsentrasi mengerjakan soal.

"Jadi kalau beda, ngapain menoleh-menoleh kan?" ujarnya.

Mendikbud mengakui dengan menggunakan sistem barcode memang biayanya lebih mahal dari kode dengan menggunakan nomor biasa. "Sedikit mahal memang, tapi wajar. Kalau untuk pengamanan sendiri lebih tinggi lagi, jadi kalau ada penyimpangan ketahuan," singkatnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(avi/avi)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%