Selasa, 26/02/2013 21:34 WIB

Nilai Kerugian Perampokan Pegadaian Syariah Rp 2 Miliar

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Nilai kerugian dari aksi perampokan di Pegadaian Syariah di Jalan Sariasih No 13, Senin (25/2/2013), ditaksir mencapai angka Rp 2 miliar. Sebelumnya Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso menyebut jika kerugian yang timbul yaitu uang Rp 60 juta dan emas 20 gram.

"Dari hasil laporan dari pihak pegadaian, kerugiannya mencapai Rp 2,062 miliar," ujar Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko pada wartawan saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (26/2/2013).

Kerugian tersebut terdiri dari Rp 60 juta uang tunai, 10 keping emas seberat 75 gram dan 497 kantong emas.

Truno mengatakan, hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku. Termasuk menunggu keterangan dari saksi korban, yaitu satpam pegadaian, Yanto Ahmad (33) yang kini masih mendapatkan perawatan di RS Hasan Sadikin.

"Kami masih penyelelidikan. Analisis hasil identifikasi di lokasi, kendaraan yang digunakan pelaku dan juga rekaman CCTV," terangnya.

Saksi yang telah dimintai keterangan sampai saat ini ada 6 orang. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi perampok nekat ini berlangsung sekitar 4 menit.

Lebih lanjut, ditanya soal pistol yang digunakan pelaku, Truno menyatakan bahwa pistol adalah jenis rakitan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%