Selasa, 26/02/2013 14:37 WIB

Masyarakat Harus Cerdas Sikapi Quick Count Pilgub Jabar

Oris Riswan Budiana - detikNews
ilustrasi quick count LSI
Bandung - KPU Jabar belum tuntas menghitung rekapitulasi suara pada Pilgub Jabar 2013. Namun hasil pilgub berdasarkan quick count dari berbagai lembaga survei bermunculan dan menempatkan pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar sebagai pemenang. Masyarakat pun diminta cerdas menyikapi hasil quick count.

"Quick count hanya sebagai pembanding atau alat kontrol terhadap hasil pilgub. Masyarakat harus cerdas menyikapi quick count," kata Ketua Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (P2KS) Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran (Unpad), Toni Toharudin, di Kampus MIPA Unpad, Jalan Ir Djuanda, Kota Bandung, Selasa (26/2/2013).

Hasil beberapa lembaga survei menunjukkan perbedaan satu sama lain. Sebab metode yang digunakan berbeda satu sama lain. Sehingga hasil quick count tidak bisa jadi patokan utama hasil pilgub nanti.

"Kesimpulannya quick count ini sangat riskan jadi penentu hasil akhir pilgub," tegasnya.

Toni mengatakan tingkat akurasi quick count sebenarnya sangat tinggi untuk memprediksi hasil pilgub. Tapi itu tergantung desain sampling yang dilakukan. "Dan ternyata tidak semua lembaga survei menampilkan margin of error-nya," cetusnya.

Selain itu, beberapa lembaga survei juga tidak memberi penjelasan ke publik berapa TPS yang jadi sampling, serta metode yang digunakannya.

Saat ini, kata Toni, sebaiknya masyarakat berpatokan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Jabar pada 3 Maret untuk mengetahui pemenang pilgub.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ors/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
86%
Kontra
14%