detikcom
Selasa, 26/02/2013 14:37 WIB

Masyarakat Harus Cerdas Sikapi Quick Count Pilgub Jabar

Oris Riswan Budiana - detikNews
ilustrasi quick count LSI
Bandung - KPU Jabar belum tuntas menghitung rekapitulasi suara pada Pilgub Jabar 2013. Namun hasil pilgub berdasarkan quick count dari berbagai lembaga survei bermunculan dan menempatkan pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar sebagai pemenang. Masyarakat pun diminta cerdas menyikapi hasil quick count.

"Quick count hanya sebagai pembanding atau alat kontrol terhadap hasil pilgub. Masyarakat harus cerdas menyikapi quick count," kata Ketua Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (P2KS) Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran (Unpad), Toni Toharudin, di Kampus MIPA Unpad, Jalan Ir Djuanda, Kota Bandung, Selasa (26/2/2013).

Hasil beberapa lembaga survei menunjukkan perbedaan satu sama lain. Sebab metode yang digunakan berbeda satu sama lain. Sehingga hasil quick count tidak bisa jadi patokan utama hasil pilgub nanti.

"Kesimpulannya quick count ini sangat riskan jadi penentu hasil akhir pilgub," tegasnya.

Toni mengatakan tingkat akurasi quick count sebenarnya sangat tinggi untuk memprediksi hasil pilgub. Tapi itu tergantung desain sampling yang dilakukan. "Dan ternyata tidak semua lembaga survei menampilkan margin of error-nya," cetusnya.

Selain itu, beberapa lembaga survei juga tidak memberi penjelasan ke publik berapa TPS yang jadi sampling, serta metode yang digunakannya.

Saat ini, kata Toni, sebaiknya masyarakat berpatokan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Jabar pada 3 Maret untuk mengetahui pemenang pilgub.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ors/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%