Sabtu, 23/02/2013 19:29 WIB

KPU Jabar akan Lakukan Real Count Hasil Pilgub dengan Cepat

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan digelar besok, Minggu (24/2/2013). KPU Jabar akan menyediakan real count hasil perolehan suara Pilgub dengan cepat. Tak hanya KPU, sejumlah lembaga survei dan juga tim kampanye kandidat akan menggelar quick count ataupun real count hasil pencoblosan.

"KPU juga akan melakukan penghitungan cepat namun bukan dengan metode quick count, tetapi real count. Nanti PPK melakukan entry data yang langsung nanti diupload oleh provinsi," ujar Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman saat dihubungi detikbandung melalui telepon, Sabtu (23/2/2013).

Menurut Heri kemungkinan besar real count ini tidak akan selesai 100 persen. "Seperti lima tahun yang lalu dan juga pengalaman daerah lainnya, biasanya tidak pernah selesai 100 persen, karena ada juga kan KPPS yang tidak menyampaikan hasilnya," kata dia.

Karena itu, kata Heri, hasil real count KPU nanti bukan merupakan hasil perolehan suara final. "Kalau itu harus menunggu hasil penghitungan secara manual," ujarnya.

Sementara itu sejumlah lembaga survei dan tim kampanye juga melakukan quick count dan juga real count. Berikut informasi yang diterima redaksi detikcom mengenai lembaga survei dan tim kampanye yang menggelar quick count:

1. Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Savoy Homann Bidakara, Jalan Asia Afrika
2. Jaringan Suara Indonesia (JSI) di Hotel Preanger
3. Tim kampanye Dede Yusuf-Lex Laksamana di Hotel Patrajasa Dago
4. Tim kampanye Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar di Hotel Papandayan
5. Tim kampanye Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di DPD PDI Perjuangan


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ern/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%