Senin, 31/12/2012 19:10 WIB

APBD Kota Bandung 2013 Defisit Rp 387 Miliar

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Jelang pergantian tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung 2013 akhirnya disahkan DPRD, Senin (31/12/2012). Pendapatan sebesar Rp 3,906 triliun dan belanja Rp 4,29 triliun. Dengan begitu terjadi defisit sebesar Rp 387 miliar.

Untuk pendapatan, angkanya meningkat 8,2 persen dibandingkan APBD perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 3,609 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,342 triliun, dana perimbangan Rp 1,7 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 859,3 miliar.

Sementara anggaran belanja dianggarkan Rp 4,29 triliun atau meningkat 10,5 persen dibandingkan APBD perubahan tahun 2012 yang mencapai Rp 3,864 triliun, yang terdiri dari belanja langsung Rp 2,045 triliun, belanja langsung Rp 2,248 triliun. Defisit Rp 387 miliar atau meningkat 52,36 persen dibanding APBD perubahan 2012 sebesar Rp 254 miliar.

Dalam belanja langsung, anggaran untuk dana hibah dan bantuan sosial sekitar Rp 354 miliar, dengan rincian dana hibah sekitar Rp 258 miliar dan bantuan sosial Rp 96 miliar.

"Disetujuinya Raperda tentang APBD 2013, kami berharap semua program dan kegiatan dapat segera dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sekaligus dalam kerangka meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Walikota Bandung Dada Rosada dalam sambutannya saat sidang Paripurna di Gedung DPRD, Jalan Aceh, Senin (31/12/2012).

Menurutnya penyusunan APBD 2013 memperhatikan isu-isu strategis dan menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi. Dada meminta APBD 2013 bisa mengakomodasi program kegiatan prioritas, terutama untuk mengakselerasi capaian target-target pembangunan.

Selain itu, tambah Dada, kebijakan belanja daerah diarahkan kepada pengaturan pola pembelanjaan proporsional, efisien dan efektif. Juga menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur kota.

Dada berharap APBD 2013 berkontribusi terhadap pencapaian MdGs, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, mendorong kesetaran gender dan pemberdayaan perempuan. Serta menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

"Selain itu, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global," ucap Dada.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%