Detik.com News
Detik.com
Rabu, 17/10/2012 18:03 WIB

Kuasa Hukum Inggrid Minta Hadirkan Saksi Penyidik

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Kuasa hukum terdakwa perkara penembakan bos Security Red Guard Husein Komara memohon pada majelis hakim agar meminta jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi penyidik.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Dadang Solihin dan Hendi Mulyadi usai sidang putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (17/10/2012). Empat terdakwa, dimana dua lainnya yaitu Inggrid Gunawan, Agustinus Otniel Maitimu ditolak eksepsinya oleh hakim. Sehingga agenda sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi.

"Kami mohon agar penyidik yang memeriksa klien kami untuk dihadirkan," ujar salahsatu anggota tim kuasa hukum Dadang dan Hendi di ruang sidang VI.

Ia mengatakan, bahwa kedua terdakwa saat menjalani pemeriksaan mengalami tekanan fisik dan mental dari penyidik. Sementara saat itu mereka masih belum didampingi oleh kuasa hukum. Sehingga hasil BAP dinilai tidak sah. Namun belum dipastikan apakah JPU akan menghadirkan penyidik seperti yang diminta atau tidak.

JPU Alven Oktarizah menuturkan, pada sidang berikutnya akan dihadirkan 4 saksi untuk empat terdakwa. "Untuk berkas Dadang dan Hendi ada 7 saksi. Untuk Inggrid dan Agustinus ada 10 saksi. Yang akan kita hadirkan dalam sidang minggu depan mungkin 4 dulu," katanya.

Dalam berita sebelumnya, keempat terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Husein yang tewas ditembak.

Inggrid diancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 kedua KUHP tentang menyuruh atau menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan. Agustinus diancam dengan pasal 340 dan 338. Sementara Dadang dan Hendi diancam dengan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP tentang membantu melakukan pembunuhan berencana.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%