Kamis, 11/10/2012 09:53 WIB

Si Legit, Lapis Maksubah

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Makanan jadul saat ini kembali diminati. Apalagi bagi orang-orang yang sudah kangen dengan makanan yang hits pada jamannya.

Hal itulah yang mendasari produsen kue jadul Tjap Menak untuk mengangkat beberapa makanan jadul. Di antaranya Lapis Maksubah, Lapis Ketan Putih dan Lapis Ketan Hitam. Ketiganya merupakan makanan khas Palembang.

Ketiga kue tersebut terbilang cukup sederhana, karena dibuat dengan bahan-bahan yang simpel dan sederhana.

Seperti lapis maksubah ini hanya dibuat dari tebuat dari telur, mentega, gula dan susu tanpa memakai terigu, kemudian dibakar selama kurang lebih 6 jam. Rasanya manis dan bertekstur unik.

Sementara lapis ketan putih, terbuat dari telur, mentega, gula, susu dan tepung ketan dan dibakar sekitar 6 jam. Rasanya tentu saja manis, lembut dan legit.

"Kalau lapis ketan hitam, ini murni racikan Tjap Menak. Bahan dasarnya sama dengan lapis ketan putih hanya saja disini kita memakai ketan hitam sebagi bahan utamanya dan ketan putih sebagai elemen tambahannya," ujar Eva, pemilik Tjap Menak kepada detikbandung.

Hmm..aroma khas dari kue lapis ketan hitam saat keluar dari pembakaran ini menyeruak menggugah selera. Berbeda dari dua kue lainnya, lapis ketan hitam disempurnakan pembakarannya selama 8 jam.

Satu kue Lapis Maksubah ukuran 18x7 cm dibanderol Rp 60 ribu. Lapis Ketan Putih Rp 50 ribu, sedangkan lapis ketan hitam Rp 75 ribu.

"Kalau dimasukkan ke dalam lemari pendingin, produk kami tahan 1 minggu," ujar Eva


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%