Kamis, 07/06/2012 17:04 WIB

Terdakwa Kasus Korupsi Upah Pungut Subang Divonis Bebas

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas Mantan Sekda Subang yang kini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Jabar, Bambang Heryanto dalam sidang putusan, Kamis (7/6/2012).

Namun Bambang diminta mengembalikan uang sebesar Rp 913 juta yang didapatnya sebagai insentif biaya pungut pajak bumi dan bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang selama 2005-2008.

Putusan tersebut jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman penjara selama 4,5 tahun. Bambang merupakan terdakwa perkara penyalahgunaan biaya pungut pajak bumi dan bangunan (BP PBB) Subang. Ia terseret bersama Bupati Subang Eep Hidayat (kini mantan) dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Subang Agus Muharam. Eep juga bebas dalam kasus ini, namun di MA Eep divonis 5 tahun.

Majelis hakim menyatakan Bambang terbebas dari seluruh dakwaan. Sebelumnya JPU mendakwa Bambang dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Bambang Heryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam dakwaan primair dan subsider. Menyatakan membebaskan Bambang Heryanto dari seluruh dakwaan. Memulihkan kedudukan harkat dan martabatnya. Uang yang diterima sebagai insentif sebesar Rp 913 juta harus dikembalikan pada pemerintah pada kas Pemkab Subang sebagai pengganti kerugian negara," ujar Ketua majelis hakim GN Arthanaya saat membacakan putusannya di ruang sidang I Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam uraiannnya, majelis hakim menyatakan bahwa pembubuhan paraf yang dilakukan Bambang pada draft SK SK No 973 tahun 2005 tentang Biaya Pungut PBB di Pemkab Subang merupakan bagian dari tanggungjawab pelayanan administrasi yang harus dilakukan sebagai sekda saat itu.

"Yang berinisiatif dalam pembuatan draft SK tersebut merupakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Subang saat itu, yaitu Agus Muharam. Majelis tidak menemukan indikasi niat jahat menyalahgunakan jabatan atau kesempatan. Majelis juga tidak melihat adanya persekongkolan dengan terdakwa lain untuk menyalahgunakan kesempatan. Sehingga terdakwa tidak patut dipersalahkan," tutur hakim.
Uang sebesar Rp 913 juta yang telah telanjur diterima Bambang diminta untuk dikembalikan pada pemkab Subang. "Diterimanya uang insentif sebesar Rp 913 juta merupakan konsekuensi logis atas SK yang diterbitkan tentang pembangian BP PBB," kata Hakim.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
37%
Kontra
63%