Kamis, 07/06/2012 17:04 WIB

Terdakwa Kasus Korupsi Upah Pungut Subang Divonis Bebas

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas Mantan Sekda Subang yang kini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Jabar, Bambang Heryanto dalam sidang putusan, Kamis (7/6/2012).

Namun Bambang diminta mengembalikan uang sebesar Rp 913 juta yang didapatnya sebagai insentif biaya pungut pajak bumi dan bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang selama 2005-2008.

Putusan tersebut jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman penjara selama 4,5 tahun. Bambang merupakan terdakwa perkara penyalahgunaan biaya pungut pajak bumi dan bangunan (BP PBB) Subang. Ia terseret bersama Bupati Subang Eep Hidayat (kini mantan) dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Subang Agus Muharam. Eep juga bebas dalam kasus ini, namun di MA Eep divonis 5 tahun.

Majelis hakim menyatakan Bambang terbebas dari seluruh dakwaan. Sebelumnya JPU mendakwa Bambang dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Bambang Heryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam dakwaan primair dan subsider. Menyatakan membebaskan Bambang Heryanto dari seluruh dakwaan. Memulihkan kedudukan harkat dan martabatnya. Uang yang diterima sebagai insentif sebesar Rp 913 juta harus dikembalikan pada pemerintah pada kas Pemkab Subang sebagai pengganti kerugian negara," ujar Ketua majelis hakim GN Arthanaya saat membacakan putusannya di ruang sidang I Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam uraiannnya, majelis hakim menyatakan bahwa pembubuhan paraf yang dilakukan Bambang pada draft SK SK No 973 tahun 2005 tentang Biaya Pungut PBB di Pemkab Subang merupakan bagian dari tanggungjawab pelayanan administrasi yang harus dilakukan sebagai sekda saat itu.

"Yang berinisiatif dalam pembuatan draft SK tersebut merupakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Subang saat itu, yaitu Agus Muharam. Majelis tidak menemukan indikasi niat jahat menyalahgunakan jabatan atau kesempatan. Majelis juga tidak melihat adanya persekongkolan dengan terdakwa lain untuk menyalahgunakan kesempatan. Sehingga terdakwa tidak patut dipersalahkan," tutur hakim.
Uang sebesar Rp 913 juta yang telah telanjur diterima Bambang diminta untuk dikembalikan pada pemkab Subang. "Diterimanya uang insentif sebesar Rp 913 juta merupakan konsekuensi logis atas SK yang diterbitkan tentang pembangian BP PBB," kata Hakim.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(tya/ern)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%