detikcom
Kamis, 07/06/2012 17:04 WIB

Terdakwa Kasus Korupsi Upah Pungut Subang Divonis Bebas

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas Mantan Sekda Subang yang kini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Jabar, Bambang Heryanto dalam sidang putusan, Kamis (7/6/2012).

Namun Bambang diminta mengembalikan uang sebesar Rp 913 juta yang didapatnya sebagai insentif biaya pungut pajak bumi dan bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang selama 2005-2008.

Putusan tersebut jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman penjara selama 4,5 tahun. Bambang merupakan terdakwa perkara penyalahgunaan biaya pungut pajak bumi dan bangunan (BP PBB) Subang. Ia terseret bersama Bupati Subang Eep Hidayat (kini mantan) dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Subang Agus Muharam. Eep juga bebas dalam kasus ini, namun di MA Eep divonis 5 tahun.

Majelis hakim menyatakan Bambang terbebas dari seluruh dakwaan. Sebelumnya JPU mendakwa Bambang dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Bambang Heryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam dakwaan primair dan subsider. Menyatakan membebaskan Bambang Heryanto dari seluruh dakwaan. Memulihkan kedudukan harkat dan martabatnya. Uang yang diterima sebagai insentif sebesar Rp 913 juta harus dikembalikan pada pemerintah pada kas Pemkab Subang sebagai pengganti kerugian negara," ujar Ketua majelis hakim GN Arthanaya saat membacakan putusannya di ruang sidang I Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam uraiannnya, majelis hakim menyatakan bahwa pembubuhan paraf yang dilakukan Bambang pada draft SK SK No 973 tahun 2005 tentang Biaya Pungut PBB di Pemkab Subang merupakan bagian dari tanggungjawab pelayanan administrasi yang harus dilakukan sebagai sekda saat itu.

"Yang berinisiatif dalam pembuatan draft SK tersebut merupakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Subang saat itu, yaitu Agus Muharam. Majelis tidak menemukan indikasi niat jahat menyalahgunakan jabatan atau kesempatan. Majelis juga tidak melihat adanya persekongkolan dengan terdakwa lain untuk menyalahgunakan kesempatan. Sehingga terdakwa tidak patut dipersalahkan," tutur hakim.
Uang sebesar Rp 913 juta yang telah telanjur diterima Bambang diminta untuk dikembalikan pada pemkab Subang. "Diterimanya uang insentif sebesar Rp 913 juta merupakan konsekuensi logis atas SK yang diterbitkan tentang pembangian BP PBB," kata Hakim.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/ern)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%