Detik.com News
Detik.com
Selasa, 03/04/2012 19:05 WIB

Perma Anak di Luar Nikah Harus Atur Tentang Tes DNA

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Peraturan MA (Perma) terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 tentang status anak di luar nikah diminta mengatur tentang pengambilan tes DNA (deoxyribonucleic acid).

Isi putusan MK menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tes DNA dianggap bisa menjadi penersapan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang disebut dalam putusan MK.

"Peraturan MA itu misalnya memungkinkan atau mengatur adanya putusan pengadilan atau polisi untuk bisa minta pada orang yang ingin dites DNA-nya secara teknologi," ujar Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam Seminar Nasional Kedudukan Anak Luar Kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Selasa (3/4/2012).

Ia mengatakan, yang paling penting dari Perma yaitu adanya upaya perintah untuk melakukan tes berdasarkan teknologi. Karena saat ini menurut Arist, belum ada aturan yang bisa memaksa seseorang untuk melakukan tes DNA.

"Kalau sekarang kan tidak bisa, karena kalau misalnya diambil secara diam-diam tanpa persetujuan saya itu telah melanggar. Sehingga harus ada kekuatan yang memaksa," katanya.

Nantinya, apakah polisi yang diberi kewenangan untuk melakukan tes DNA atau menunggu hingga sampai di putusan pengadilan, maka harus ada aturan mainnya. Dalam akta kelahiran nanti, jika telah terbukti ayah biologisnya, maka di akta tercantum nama ayah dan ibu.

"Kalau sekarang kan hanya ditulis nama ibunya saja. Padahal kan terjadinya kelahiran itu pasti harus ada bapaknya. Ini akan jadi pelajaran bagi laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual," tutur Arist.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/bbn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
MustRead close