detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 08:08 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 03/04/2012 19:05 WIB

Perma Anak di Luar Nikah Harus Atur Tentang Tes DNA

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Peraturan MA (Perma) terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 tentang status anak di luar nikah diminta mengatur tentang pengambilan tes DNA (deoxyribonucleic acid).

Isi putusan MK menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tes DNA dianggap bisa menjadi penersapan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang disebut dalam putusan MK.

"Peraturan MA itu misalnya memungkinkan atau mengatur adanya putusan pengadilan atau polisi untuk bisa minta pada orang yang ingin dites DNA-nya secara teknologi," ujar Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam Seminar Nasional Kedudukan Anak Luar Kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Selasa (3/4/2012).

Ia mengatakan, yang paling penting dari Perma yaitu adanya upaya perintah untuk melakukan tes berdasarkan teknologi. Karena saat ini menurut Arist, belum ada aturan yang bisa memaksa seseorang untuk melakukan tes DNA.

"Kalau sekarang kan tidak bisa, karena kalau misalnya diambil secara diam-diam tanpa persetujuan saya itu telah melanggar. Sehingga harus ada kekuatan yang memaksa," katanya.

Nantinya, apakah polisi yang diberi kewenangan untuk melakukan tes DNA atau menunggu hingga sampai di putusan pengadilan, maka harus ada aturan mainnya. Dalam akta kelahiran nanti, jika telah terbukti ayah biologisnya, maka di akta tercantum nama ayah dan ibu.

"Kalau sekarang kan hanya ditulis nama ibunya saja. Padahal kan terjadinya kelahiran itu pasti harus ada bapaknya. Ini akan jadi pelajaran bagi laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual," tutur Arist.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(tya/bbn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%