Detik.com News
Detik.com
Selasa, 03/04/2012 19:05 WIB

Perma Anak di Luar Nikah Harus Atur Tentang Tes DNA

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Peraturan MA (Perma) terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 tentang status anak di luar nikah diminta mengatur tentang pengambilan tes DNA (deoxyribonucleic acid).

Isi putusan MK menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tes DNA dianggap bisa menjadi penersapan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang disebut dalam putusan MK.

"Peraturan MA itu misalnya memungkinkan atau mengatur adanya putusan pengadilan atau polisi untuk bisa minta pada orang yang ingin dites DNA-nya secara teknologi," ujar Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam Seminar Nasional Kedudukan Anak Luar Kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Selasa (3/4/2012).

Ia mengatakan, yang paling penting dari Perma yaitu adanya upaya perintah untuk melakukan tes berdasarkan teknologi. Karena saat ini menurut Arist, belum ada aturan yang bisa memaksa seseorang untuk melakukan tes DNA.

"Kalau sekarang kan tidak bisa, karena kalau misalnya diambil secara diam-diam tanpa persetujuan saya itu telah melanggar. Sehingga harus ada kekuatan yang memaksa," katanya.

Nantinya, apakah polisi yang diberi kewenangan untuk melakukan tes DNA atau menunggu hingga sampai di putusan pengadilan, maka harus ada aturan mainnya. Dalam akta kelahiran nanti, jika telah terbukti ayah biologisnya, maka di akta tercantum nama ayah dan ibu.

"Kalau sekarang kan hanya ditulis nama ibunya saja. Padahal kan terjadinya kelahiran itu pasti harus ada bapaknya. Ini akan jadi pelajaran bagi laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual," tutur Arist.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/bbn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%