Rabu, 28/03/2012 16:09 WIB

Perusakan Kantor Adira Dipicu Ambil Paksa Motor Angota GMB

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Sejumlah oknum anggota Gerakan Masyarakat Bersatu (GMB) merusak properti di kantor Adira Finance, Jalan Soekarno Hatta No.380, Rabu (28/3/2012). Pemicunya lantaran sepeda motor milik seorang anggota GMB, Yayat, diambil oleh pihak Adira.

"Awalnya saya dan Yayat datang ke Adira untuk menanyakan pengambilan paksa motor yang terjadi kemarin di daerah Cileunyi. Saya datang ke Adira tak bareng dengan anggota GMB. Tapi tadi pas datang, saya lihat seperti ada dari kelompok lain. Saya tidak tahu soal perusakan ini," jelas Ketua Umum GMB Jabar Nova Sopian saat ditemui di lokasi kejadian.

Nova mengatakan, kedatangan sekitar 20 anggota GMB itu sepertinya sebagai bentuk solidaritas terhadap Yayat. Ia datang bersama Yayat secara baik-baik untuk mempertanyakan pola pengambilan paksa di jalan yang dilakukan sekitar delapan orang debt collector dari pihak Adira.

"Yayat tidak tahu menahu motor yang dibeli dari seseorang itu ternyata bermasalah, yakni belum membayar cicilan selama 8 bulan. Kami menyayangkan ambil paksa itu," terang Nova.

Nova menyesalkan pula adanya oknum anggota GMB yang melakukan perusakan. Namun tak menutup kemungkinan ada pihak lain yang meyusup sehingga terjadi perusakan. "Itu yang melakukan oknum GMB. Saya melihat juga ada orang tak dikenal yang turut terlibat," ungkapnya.

Hingga pukul 15.30 WIB, puluhan polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian. Sementara aktivitas kantor Adira ditutup sementara.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bbn/tya)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%