Detik.com News
Detik.com
Senin, 26/03/2012 10:13 WIB

10.250 Polisi Siap Amankan Demo Kenaikan BBM di Jabar

Baban Gandapurnama - detikNews
10.250 Polisi Siap Amankan Demo Kenaikan BBM di Jabar
Bandung - Sebanyak 10.250 personel jajaran Polda Jabar siap mengamankan demo jelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Jabar. Pedemo diimbau menjaga keamanan dan ketertiban.

"Jumlah tersebut terdiri dari 1.450 personel Polda Jabar dan 8.800 personel jajaran Polres," jelas Kapolda Jabar Irjen Pol Putut Eko Bayuseno saaat ditemui usai Gelar Pasukan Pengamanan Antisipasi Dampak Kenaikan BBM di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/3/2012).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Sonny Widjaja.

Putut mengatakan, gelar pasukan ini dalam rangka pengecekan terakhir personel dan peralatan yang dimiliki oleh anggota setiap satuan.

"Kita sudah konsentrasi untuk pengamanan unjuk rasa BBM ini. Kita tentu tetap melakukan pelayanan terhadap pengunjuk rasa, artinya supaya tidak menganggu ketertiban umum dan menyampaikan aspirasinya secara tepat serta damai," jelas Putut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/tya)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%