detikcom

Senin, 11/07/2011 14:20 WIB

Pungli dan Sekolah Tolak Siswa tak Mampu Warnai PPDB di Bandung

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2011, Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menerima puluhan laporan pelanggaran. Sedikitnya ada 8 indikasi pelanggaran yang ditemukan, mulai dari penolakan siswa tidak mampu hingga adanya pungutan sekolah.

"Laporan tentang PPDB yang masuk kebanyakan via SMS. Pada saya saja ada sampai 30 SMS. Pada Pak Wanto (Koordinator Fortusis) ada 21 SMS. Pada Iwan (FAGI) juga sekitar 30 SMS. Laporan yang masuk itu dari berbagai jenjang. Kalau telepon paling sehari 2 telepon masuk," ujar Koordinator KPKB Fridolin Berek pada wartawan di Gedung Indonesia Menggugat, Senin (11/7/2011).

Laporan yang masuk tersebut mulai diterima sejak awal PPDB, 13 Juni lalu. Indikasi pelanggaran penolakan siswa baru tidak mampu misalnya, terjadi di SMPN 2 dan SMK 3.

"Alasan penolakan di SMPN 2, siswa harus memiliki laptop. Kalau di SMK 3, ada orang tua siswa yang menyampaikan keberatan bahwa yang diterima dari jalur SKTM adalah mereka yang lokasinya jauh dari sekolah. Sementara yang lebih dekat tidak diterima. SMK 3 juga tidak melakukan survei lokasi," ujar Frido.

Indikasi pelanggaran lainnya yaitu tidak objektifnya seleksi pada jalur prestasi. "Hampir di semua sekolah yang membuka jalur prestasi tidak secara transparan dan objektif memberikan informasi. Contoh kasusnya di SMPN 7, SMPN 2, dan SMA 20," tuturnya.

Selain itu, ada juga pungutan yang dilakukan pihak sekolah pada saat PPDB. Besaran pungutan di setiap sekolah pun beragam, paling besar mencapai Rp 3 juta.

"Di MAN I Cijerah besarnya Rp 1,1 Juta, MAN I menyatakan lumrah bahwa saat daftar ulang, calon siswa harus membayar uang seragam. Penjualan seragam juga telah disepakati oleh komite sekolah," katanya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
67%
Kontra
33%