Rabu, 16/03/2011 12:24 WIB

Hotel Grand Kopo Bandung Sempat Diancam Paket Bom

Oris Riswan Budiana - detikNews
Bandung - Hotel Grand Kopo yang berlokasi di Jalan Kopo No 163, Kota Bandung, sempat diancam teror paket bom. Ancaman dilakukan Selasa (15/3/2011) sekitar pukul 18.00 WIB melalui telepon. Namun semua itu tidak terbukti.

Menurut salah seorang karyawan hotel yang enggan disebutkan namanya, ancaman diterima resepsionis, Agna. "Katanya sih lewat telepon orangnya ngancam akan ada paket bom yang meledak," katanya saat ditemui di lokasi, Rabu (16/3/2011).

Ia menjelaskan, peneror diketahui bersuara laki-laki dan hanya menelepon beberapa detik saja. Agni yang menerima telepon pun panik dan ditindaklanjuti dengan laporan ke polisi.

"Enggak lama kemudian datang polisi. Setelah dicek, ternyata tidak ada barang mencurigakan. Aman," ungkapnya.

Diakuinya, teror bom sempat membuat tamu hotel dan karyawan panik. "Beberapa tamu dan karyawan sempat berhamburan keluar. Tapi setelah dinyatakan aman, semuanya kembali kondusif," jelasnya.

Sementara, pihak hotel baru akan melakukan print out semua telepon yang masuk kemarin. Salah satunya untuk mengetahui nomor telepon peneror.

"Mau diprint hari ini. Kemungkinan sih dari handphone si pelaku neleponnya," pungkasnya sambil menambahkan ancaman teror kemarin diserahkan ke polisi untuk menindaklanjutinya.

Pantauan detikbandung, di hotel tersebut tidak tampak ada tanda-tanda sempat diteror bom. Tamu hotel maupun karyawan tetap beraktivitas seperti biasa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ors/bbn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%