detikcom
Selasa, 29/12/2009 12:54 WIB

Senapan Angin untuk Para Pemburu

Ema Nur Arifah - detikNews
Bandung - Pemanfaatan senapan angin biasanya untuk membasmi hama sejenis tupai di daerah perkebunan atau untuk yang memiliki hobi berburu. Berbahan baku utama besi dan kayu mahoni untuk pegangan.

Ada tiga jenis senapan angin yaitu jenis per, pompa dan PCP. Menurut pengusaha senapan angin R Ade Supriatna Pipik (56) ketiga jenis senapan angin tersebut waktu pembuatannya berbeda-beda.

Untuk jenis per, penggunaan dan pembuatannnya lebih praktis. Per dua minggu, diakui Pipik dirinya bisa membuat 10 unit. Sedangkan untuk jenis pompa, 10 unit baru bisa dibuat per 5 minggu. Terakhir, pembuatan jenis PCP lebih lama lagi. Dalam waktu dua minggu hanya bisa satu unit senapan.

"Harganya pun tentu berbeda. Dari mulai Rp 200 ribu untuk yang biasa sampai Rp 6,5 juta untuk jenis PCP," jelas Pipik.

Mahalnya senapan jenis PCP, selain karena lama pembuatan, bahan-bahan yang digunakan juga lebih berkualitas dan pengerjaannya dilakukan lebih hati-hati dan detil. Sebab jenis PCP ini menurut Pipik memiliki risiko yang tinggi. Di mana angin disimpan di dalam tabung dengan kepadatan yang tinggi. Jika senapan tidak dibuat dari bahan yang berkualitas, dikhawatirkan sewaktu-waktu akan meledak.

Namun dari sisi penggunaan, PCP lebih enak karena sekali mengisi angin bisa beberapa kali melontarkan tembakan. Sementara jenis pompa melontarkan tembakan lebih sedikit dan jenis per, hanya satu kali.

Pipik berharap bisa menjangkau pemasaran ke berbagai pelosok di Indonesia. Apalagi untuk daerah-daerah perkebunan yang rawan hama.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ema/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%