Detik.com News
Detik.com
Jumat, 11/12/2009 17:36 WIB

Papan Reklame Bergambar Tahanan

Dewan Akan Perbaiki Perda Reklame

Tya Eka Yulianti - detikNews
Dewan Akan Perbaiki Perda Reklame
Bandung - Anggota Komisi A Lia Noer Hambali mengatakan, dalam perda reklame tidak ada larangan yang menyangkut materi mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perda hanya mengatur materi mengenai pelanggaran asusila, rokok, dan minuman keras.

"Contoh pelanggaran HAM itu seperti gambar tahanan yang baru dicopot kemarin. Apalagi kalau tidak ada izin dari pemilik foto," ujar Lia saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Jumat (11/12/2009).

Kasus ini, kata Lia, menjadi pembelajaran untuk memperdalam kembali Perda Reklame. "Sebelumnya kita tidak terpikir akan ada kejadian seperti ini. Nanti materi yang menyangkut HAM akan kita pertimbangkan untuk dimasukkan dalam Perda ini," jelas Lia.

Lia menambahkan, lemahnya perda dapat dijadikan kesempatan orang di luar sana untuk kepentingan dirinya sendiri. "Selama ini yang penting tidak melanggar itu semua ya bisa, dianggapnya aman," imbuh Lia.

Lia juga meminta kepada dinas terkait untuk lebih teliti dalam memeriksa materi gambar untuk reklame.

"Seharusnya sebelum dipasang, materi dilihat dulu, selama ini kan pemeriksaan hanya dibuka sedikit lalu dicap. Selama ini saya yakin gambar tersebut tidak seluruhnya diperiksa, hanya dibuka sedidkit saja lalu diberikan izin atau cap," ujarnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(avi/lom)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%