Detik.com News
Detik.com
Jumat, 11/12/2009 17:36 WIB

Papan Reklame Bergambar Tahanan

Dewan Akan Perbaiki Perda Reklame

Tya Eka Yulianti - detikNews
Dewan Akan Perbaiki Perda Reklame
Bandung - Anggota Komisi A Lia Noer Hambali mengatakan, dalam perda reklame tidak ada larangan yang menyangkut materi mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perda hanya mengatur materi mengenai pelanggaran asusila, rokok, dan minuman keras.

"Contoh pelanggaran HAM itu seperti gambar tahanan yang baru dicopot kemarin. Apalagi kalau tidak ada izin dari pemilik foto," ujar Lia saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Jumat (11/12/2009).

Kasus ini, kata Lia, menjadi pembelajaran untuk memperdalam kembali Perda Reklame. "Sebelumnya kita tidak terpikir akan ada kejadian seperti ini. Nanti materi yang menyangkut HAM akan kita pertimbangkan untuk dimasukkan dalam Perda ini," jelas Lia.

Lia menambahkan, lemahnya perda dapat dijadikan kesempatan orang di luar sana untuk kepentingan dirinya sendiri. "Selama ini yang penting tidak melanggar itu semua ya bisa, dianggapnya aman," imbuh Lia.

Lia juga meminta kepada dinas terkait untuk lebih teliti dalam memeriksa materi gambar untuk reklame.

"Seharusnya sebelum dipasang, materi dilihat dulu, selama ini kan pemeriksaan hanya dibuka sedikit lalu dicap. Selama ini saya yakin gambar tersebut tidak seluruhnya diperiksa, hanya dibuka sedidkit saja lalu diberikan izin atau cap," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(avi/lom)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%