detikcom
Jumat, 11/12/2009 17:36 WIB

Papan Reklame Bergambar Tahanan

Dewan Akan Perbaiki Perda Reklame

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Anggota Komisi A Lia Noer Hambali mengatakan, dalam perda reklame tidak ada larangan yang menyangkut materi mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perda hanya mengatur materi mengenai pelanggaran asusila, rokok, dan minuman keras.

"Contoh pelanggaran HAM itu seperti gambar tahanan yang baru dicopot kemarin. Apalagi kalau tidak ada izin dari pemilik foto," ujar Lia saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Jumat (11/12/2009).

Kasus ini, kata Lia, menjadi pembelajaran untuk memperdalam kembali Perda Reklame. "Sebelumnya kita tidak terpikir akan ada kejadian seperti ini. Nanti materi yang menyangkut HAM akan kita pertimbangkan untuk dimasukkan dalam Perda ini," jelas Lia.

Lia menambahkan, lemahnya perda dapat dijadikan kesempatan orang di luar sana untuk kepentingan dirinya sendiri. "Selama ini yang penting tidak melanggar itu semua ya bisa, dianggapnya aman," imbuh Lia.

Lia juga meminta kepada dinas terkait untuk lebih teliti dalam memeriksa materi gambar untuk reklame.

"Seharusnya sebelum dipasang, materi dilihat dulu, selama ini kan pemeriksaan hanya dibuka sedikit lalu dicap. Selama ini saya yakin gambar tersebut tidak seluruhnya diperiksa, hanya dibuka sedidkit saja lalu diberikan izin atau cap," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(avi/lom)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%