Rabu, 17/06/2009 10:27 WIB

Wisata Renang Murah Meriah di Karang Setra video foto

Ema Nur Arifah - detikNews
Bandung - Tidak terlalu sulit untuk menjangkau tempat ini. Jaraknya sekitar 6 kilometer dari pusat kota. Bisa ditempuh melalui Jalan Sukajadi lalu masuk beberapa puluh meter ke Jalan Sirna Galih. Dengan tiket yang cukup murah, masyarakat sudah bisa berwisata di Karang Setra Water Land.

Tidak heran jika tempat ini, seperti dikatakan Marketing Coordinator Karang Setra Water Land Asep Hendarsah menjadi pilihan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Walaupun menurutnya saat ini kalangan atas pun sudah mulai melirik.

"Harga tiket kita murah. Untuk anak sekolah hanya Rp 7.500 sedangkan umum Rp 12 ribu," ujar Asep.

Pengunjung pun datang dari berbagai tempat. Selain dari Bandung dan wilayah kabupaten Bandung, 20 persen pengunjung berasal dari luar kota.

Boleh jadi, selain murah, kepopuleran Karang Setra Water Land karena usianya yang sudah lebih dari 50 tahun. Wajar saja. "Kolam renang pertama di Bandung dan pernah menjadi kolam renang terluas se Asia Tenggara," ujar Asep.

Karang Setra Water Land didirikan tahun 1954. Bahkan peresmiannya langsung oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno. Namun pengelolaannya tidak di bawah pemerintah tapi di bawah PT Brata Jaya Utama. Perusahaan ini di bawah Yayasan Bhrata Bakti Polri karena lahan Karang Setra Water Land adalah milik yayasan.

Dibangun di atas lahan seluas 6 hektar. Untuk area kolam renangnya hanya menggunakan lahan sekitar 1,9 hektar. Sedangkan lahan sisanya selain digunakan untuk tempat parkir juga untuk hotel.




Ngobrol asyik tempat-tempat wisata Bandung di Forumbandung, ayo gabung!

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ema/tya)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%